Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih progres tertinggi pada rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2020.

Pada sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memperoleh mencapai 86,0 %, sementara area intervensi lainnya seperti perencanaan dan penganggaran APBD 77 %, pengadaan barang dan jasa 69,8 %, manajemen ASN 64,8 %, manajemen aset daerah 47,2 %, tata kelola dana desa 47,0 %, dan APIP 41,8 %.

Kepala Dinas PMPTSP, Liber Depure mengatakan, dengan persentase tersebut, PTSP berada di posisi teratas di seluruh instansi pada rencana aksi Korsupgah KPK RI.

Ia menjelaskan, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi dalam Aplikasi Monitoring and Centre for Prevention (MCP), yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mubar atas rekomendasi KPK sebagai bagian dari langkah strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Mubar.

Menurut dia, fokusnya ada 8 area intervensi, yang terdiri atas; perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa

“Area intervensi itu merupakan komitmen organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi berisikan langkah perbaikan pada indikator penilaian dan harus dipenuhi,” kata Liber kepada Sultranesia.id beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada Tahun 2019 lalu, PTSP berada di peringkat kedua setelah bidang perencanaan dan penganggaran APBD. Bidang ini berada di instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Prestasi ini adalah bentuk komitmen kami yang serius dalam membangun daerah. Harapannya kedepan akan ada reward bagi instansi yang bisa memberikan hal positif kepada daerah,” tutup Liber dengan berkelakar.

Sumber : https://www.sultranesia.id/4361/ptsp-muna-barat-raih-progres-tertinggi-korsupgah-kpk/